Baca Juga : Polsek Lambu Kibang Tangkap Komplotan Pelaku Curat Rumah Kosong
Tulang Bawang Barat, Kompas Lampung.Com - Rencana Kerja Pemerintah Tiyuh (RKPT) merupakan dasar pembangunan bagi tiyuh, maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa yang menyatakan bahwa musyawarah penyusunan RKPT harus digelar sebelum pelaksanaan pemerintahan dijalankan.
Untuk itu, persiapan program pemerintah yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 mendatang di Tiyuh Toto Makmur Kecamatan Batu Putih. Pemerintah tiyuh menggelar musyawarah tiyuh penyusunan RKP Tiyuh Tahun 2020, Kamis (5/9/2019).
Musyawarah digelar di Balai Tiyuh setempat dan dihadiri camat Batu Putih Ibrahim, SH, M.Pd, Pendamping Desa Suptiyadi, S.Sos, PLD Dedek Kuswara, Kepalo Tiyuh Madrim, Ketua BPT Adi Sutrisno,, unsur perangkat tiyuh, BPT, Kepala Suku, ketua RT, TP PKK, tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, tokoh Adat, tokoh pemuda di tiyuh setempat.
Musyawarah Penyusunan RKPT ini di awali sambutan Kepalo Tiyuh Toto Makmur Madrim. Dalam sambutanya Madrim menjelaskan "Ini sebagai kesempatan emas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam pelaksanaan pemerintahan di tahun 2020”.
Selanjutnya Camat Batu Putih Ibrahim, SH, M.Pd menekankan, agar masyarakat kompak membangun tiyuh dengan cara kebersamaan. Dan masyarakat harus paham dengan hak dan kewajibannya.
Lanjutnya "Kami berharap kepada seluruh warga agar taat pada hak dan kewajibannya salah satunya membayar pajak tepat waktu. Karena salah satu sumber dari dana desa adalah berasal dari sektor pajak yang bapak ibu sekalian bayarkan,” kata Ibrahim.
Sementara itu, Pendamping Desa (PD) Supriyadi, S.Sos menekankan penggunaan dana desa (DD) tahun 2020 mengacu pada RPJMT dan prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, salah satunya adalah penanggulangan konvergensi stanting dengan membentuk rumah desa sehat (RDS).
Selain itu, pendamping desa juga menekankan kepada warga bahwa, kegiatan yang telah dikerjakan dibidang pembangunan harus dipelihara oleh warga masyarakat terutama pada kelompok penerima manfaat (KPM).
“Pengelolaan Dana Desa (DD) jangan hanya terfokus kesatu bidang pembangunan saja, namun juga perlu memprioritaskan pemberdayaan masyarakat,” ungkapnya.
Dalam musyawarah ini banyak masukan dari peserta musyawarah antara lain dari Iskandar, Sungkowo, Siti Purwati, Eko, Dedi, Isnawati, Masduqi dan Ikhwanul. Mereka mengusulkan gorong-gorong, drainase, rehap embung pembangunan jalan onderlagh, rehap tempat ibadah, pembangunan Paud, pipanisasi air bersih, jembatan dan lain-lain.
Sedangkan dari ibu-ibu PKK mengharapkan adanya pelatihan ketrampilan seperti pembuatan Kripik, peralatan menjahit, yang diharapkan menjadi produk unggulan desa.
Ditempat yang sama, Pipit Yulia Puspita, A.Md, Keb, selaku bidan tiyuh menyampaikan perlunya penanggulangan stanting, dengan memberikan sarana kesehatan khususnya untuk posyandu.
“Selain itu, masih berkaitan dengan penanggulangan stanting perlu adanya jambanisasi, karena di tiyuh ini masih banyak jamban yang kurang sehat (WC cemplung),” ujarnya.
Selaku bidan desa, dia sangat mengharapkan penambahan honor bagi kader posyandu, mengingat tugasnya semakin bertambah.
Kemudian untuk meningkatkan kemajuan olahraga pihak karang taruna meminta pengadaan lokasi untuk pembuatan lapangan sepak bola, karena saat ini tiyuh belum memiliki lapangan sepak bola.
Salah satu aparatur tiyuh mengusulkan perlunya ada anggaran untuk study banding ke luar daerah, supaya dapat memperkaya dan menginspirasi pembangunan tiyuh yang lebih maju.
Musyawarah dipimpin ketua BPT Adi Sutrisno, dirinya berjanji akan menampung berbagai usulan yang nantinya dituangkan kedalam RKPT tahun 2020.
“Kami akan menampung semua usulan warga dan akan kami tuangkan kedalam RKPT, namun kami juga perlu menyesuaikan kemampuan anggaran dengan skala prioritasnya tungkasnya. (Agus)
