Baca Juga : Ajang Jakarta Marketing Wee, Yustin Ficardo Launching Buku Mengurai Indah Sulaman Lampung
Kompas Lampung.com, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mempelajari implementasi e-planning dan e-budgeting yang terintegrasi ke Pemprov Lampung yang di nilai unggul dalam Aplikasi "Smart Province".
Rombongan Pemprov Sulbar dipimpin Asisten III Bidang Administrasi Umum Hj. Djamila, Kepala Bappeda Junda Maulana, Kepala BPKPD Amujib, Inspektur Daerah Suryadi, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Muzakkir Kulasse. Rombongan diterima Langsung Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis.
Dalam kesempatan tersebut, Hamartoni menyampaikan pelaksanaan e-planning dan e-budgeting yang telah dilaksanakan oleh Pemprov Lampung.
Hal tersebut merupakan implemetasi dari Supervisi, dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), guna memberikan kemudahaan dalam penyusunan.
Seperti, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan anggaran yang transparan yang diharuskan dapat diterapkan didaerah.
“Implementasi e-planning dan e-budgeting yang diterapkan di Lampung, merupakan tindak lanjut dari arahan KPK dalam mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang semakin efektif, partisipatif, transparan, dan akuntabel yang langsung di Follow up oleh gubernur," jelas Hamartoni.
Hamartoni juga menjelaskan, saat ini Pemerintah Provinsi Lampung telah menerapkan Sistem Informasi Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) secara terintegrasi.
Menurutnya, SIPPKD merupakan wadah aplikasi untuk elektronik standar satuan harga (e-ssh), perencanaan elektronik (e-planning) dan pengelolaan keuangan elektronik (e-budgeting). “Ini juga bagian dari rencana aksi Pemprov untuk mewujudkan Lampung menjadi smart Province,” ujar Hamartoni.
Dalam kesempatan tersebut Asisten III Bidang Administrasi Umum Sulawesi barat Hj. Djamila mengapresiasi Pemprov Lampung yang bersedia memberikan informasi dan pengetahun tentang e-Planning dan e-Budgeting.
“Saat ini, Pemerintah Sulbar telah memiliki beberapa aplikasi e-Planning dan e-Budgeting, namun aplikasi yang digunakan saat ini tidak terintegrasi seperti SIPPKD yang telah dimiliki Pemprov Lampung,” kata Djamila.
Pemerintah Sulbar juga berharap, Pemprov Lampung dapat memberikan informasi tidak hanya tentang Aplikasi SIPPKD tetapi juga mengenai sarana pendukung dang anggaran yang dibutuhkan.
“Kemudian Ilmu dan informasi tentang e-Planning dan e-Budgeting yang kami peroleh dari kunjungan ini akan diterapkan di Sulawesi Barat guna mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel,” tutur Djamila.
Sementara itu, Kepala Bakeuda Minhairin menyampaikan aplikasi SIPPKD terdiri dari e-SSH (standar satuan harga), e-planning, dan e-budgeting.
Semua terintegrasi dan dapat diakses Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Lampung. Selain itu, e-planning dan e-budgeting juga diimplementasikan oleh Kabupaten/Kota dalam penyusunan Tahun Anggaran 2020," pungkasnya. (Ahmad)
