Baca Juga : Dampak Berita Rasra, Empat Warga Metro Dipastikan Dapat PKH
Kompas Lampung.com, Metro -Pemerintah mengharapkan semua pihak dapat bersinergi dalam rangka mendukung peningkatan Pembangunan, khususnya sektor Pendidikan dan Pariwisata, sesuai Visi Kota Metro Sebagai Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga, Berbasis Ekonomi Kerakyatan, Berlandaskan Pembangunan Partisipatif.
WaliKota Metro Hi. Achmad Pairin, S. Sos menyampaikan harapannya, bahwa dengan adanya kehadiran Tim Penilai dapat memotivasi masyarakat untuk meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan di Kota Metro. Sejalan dengan Visi Kota Metro sebagai Kota pendidikan dan Wisata Keluarga berbasis kerakyatan berlandaskan pembangunan partisipatif.
“Dengan harapan seluruh jajaran Pemerintah dan masyarakat Kota Metro, dengan kegiatan ini mudah-mudahan dapat meraih prestasi terbaik se-Provinsi Lampung, bahkan sampai ke Tingkat Nasional. Kalau memang masyarakat Purwoasri itu layak untuk mendapat nilai besar dan maju ke Tingkat Nasional, maka berikanlah sebab kami siap memberikan yang terbaik,” tutup Pairin.
Dikesempatan yang sama Gubernur Lampung, yang dalam hal ini di wakili oleh Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung menyampaikan bahwa, pada tahun 2019 Pemerintah Provinsi Lampung selain melaksanakan lomba desa, juga melaksanakan Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Lomba Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tahun 2019.
“Sebab Lomba yang diselenggarakan ini, merupakan kegiatan yang bermanfaat sebagai tolok ukur dalam melihat efektifitas dalam membangun desa/kampung melalui pemberdayaan masyarakat, kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan,” katanya.
Lanjutnya, Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung juga mengatakan bahwa, dirinya menyadari untuk memajukan desa menjadi desa yang maju, mandiri dan sejahtera tidak semudah membalikan telapak tangan. Diperlukan peran aktif seluruh pihak, melalui peningkatan pengetahuan, sikap keterampilan, perilaku, kemampuan kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. (*)
