Baca Juga : Rombak Birokrasi Metro, Wali Kota Bambang Lantik 100 Pejabat: Pelayanan Publik Jadi Taruhan

Kota Metro, KompasLampung.Com - Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Metro mengambil pinjaman kas sebesar Rp20 miliar ke Bank Lampung menuai kritik tajam dari kalangan legislatif. Sejumlah pihak menilai langkah tersebut mencerminkan persoalan serius dalam pengelolaan keuangan daerah, karena pemerintah harus menanggung beban bunga hingga ratusan juta rupiah.

Anggota DPRD Kota Metro, Sudarsono, secara terbuka mempertanyakan kebijakan pinjaman jangka pendek tersebut. Ia menilai keputusan meminjam dana ke bank seharusnya menjadi opsi terakhir, bukan solusi rutin untuk menutup kebutuhan kas daerah.

“Kalau sampai pemerintah harus meminjam uang ke bank dengan bunga ratusan juta rupiah, berarti ada persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus dijelaskan secara terbuka,” kata Sudarsono, Kamis (12/03/2026).

Berdasarkan informasi yang beredar, pinjaman kas itu memiliki tenor sekitar 10 bulan. Namun konsekuensinya tidak kecil. Pemkot Metro harus menanggung bunga sekitar Rp700 juta, ditambah provisi sekitar Rp50 juta dan biaya administrasi sekitar Rp15 juta. Artinya, total biaya yang harus dibayar pemerintah daerah mendekati Rp765 juta hanya untuk menutup kebutuhan kas jangka pendek.

Besarnya beban bunga tersebut menjadi titik kritik utama. Sudarsono menilai, dana ratusan juta rupiah yang harus dibayarkan ke bank seharusnya bisa dialokasikan untuk program pembangunan atau pelayanan publik yang lebih mendesak.

“Kalau memang kondisinya seperti ini, kita harus jujur kepada publik. Jangan sampai masyarakat menanggung dampaknya sementara pejabat tetap menikmati fasilitas,” ujarnya.

Sebagai bentuk protes sekaligus sikap moral, Sudarsono bahkan menyatakan kesiapannya untuk melepas sebagian fasilitas yang selama ini diterima sebagai anggota DPRD. Menurutnya, penghematan harus dimulai dari pejabat publik, bukan hanya dibebankan pada keuangan daerah.

Langkah tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa polemik pinjaman Rp20 miliar ini bukan sekadar persoalan teknis anggaran, tetapi juga menyangkut transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Di tengah kritik yang terus menguat, publik kini menunggu penjelasan resmi dari Pemkot Metro mengenai alasan mendesak di balik pengambilan pinjaman tersebut. Apakah benar murni karena kebutuhan kas daerah, atau ada persoalan perencanaan anggaran yang luput diantisipasi sejak awal.

Polemik ini pun berpotensi menjadi ujian serius bagi tata kelola keuangan di Kota Metro, terutama dalam memastikan setiap kebijakan fiskal benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. (zul/ADV)