Baca Juga : Wali Kota Metro, Menghadiri Forum Silaturahmi Kamtibmas (FSK) Di Gedung MSI Mart
Metro, KompasLampung.Com - Walikota Metro Achmad Pairin mengikuti Video conference dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Serta Dana Desa (TKDD) tahun 2021 pada hari, Rabu (25/11/2020).
Presiden Joko Widodo didampingi oleh Wakil Presiden, Ma’ruf Amin dan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyerahkan DIPA dan Dana Alokasi untuk Daerah dan Dana Desa kepada seluruh Kepala Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Kepala LPNK, dan kepada seluruh Gubernur seluruh Indonesia. Adapun 8 Kementrian yang menerima DIPA diantaranya Kementrian Kesehatan, Kementrian Pendidikan, Kementrian Komunikasi dan Informatika, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Sosial, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementrian Pertanian, dan Kementrian Pertahanan Penyerahan dilaksanakan secara simbolis oleh Presiden Joko Widodo kepada perwakilan 8 Kementerian/Lembaga.
Dalam kesempatannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan arahan, dimana untuk saat ini keuangan negara menjadi instrumen penting, terutama untuk meningkatkan ekonomi di saat pandemi seperti ini. APBN merupakan instrumen utama dan sangat penting dalam menghadapi dampak pandemi, selain itu juga sebagai perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi.
"Saya sangat mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah dan kementrian di saat pandemi seperti ini. Momentum seperti ini sangat penting untuk meningkatkan perekonomian di tahun 2021. Perlu diingat sebagai instrumen penting APBN harus tetap di jaga, dan kita juga harus tetap menurunkan defisit di tahun 2021. Untuk mewujudkannya kita pun harus berkomitmen bahwa setiap pemerintah daerah, harus menghemat pengeluarannya," ujarnya.
Tidak hanya itu, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan dalam pelaksanaan program-program pemerintah tahun 2021 kepada Menteri, Pimpinan Lembaga, serta seluruh Gubernur.
Terkait dengan pembangunan Sumber Daya Manusia, pembangunan infrastruktur, deregulasi, tranformasi ekonomi dan debirokratisasi, di tahun 2021 kita masih akan menghadapi ketidakpastian, terutama masalah prekonomian global, kecepatan, dan ketepatan.
Selain itu, Presiden RI menjelaskan Dana APBN 2021 akan fokus pada 4 hal, dan akan diutamakan pada penangan kesehatan yang di fokuskan ke faksinisasi, Perlindungan sosial, Pemulihan ekonomi, dan Reformasi Struktur.
Adapun dana APBN berjumlah 2.705 T diantaranya Belanja K/L 1.032 T untuk kementrian dan lembaga, 795.5 T untuk DTD dan Dana Desa, sehingga total Anggaran Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi yaitu Kesehatan 169.7 T, Perlindungan Sosial 408.8 T, Pendidikan 550, Ketahanan Pangan 99 T, Pariwisata 14.2 T, Infrastruktur 417.4 T, Tech dan Informasi 26 T.
Selanjutnya, Joko Widodo mengajak agar daerah melakukan lelang sedini mungkin untuk penggerakkan ekonomi di tahun 2021.
"Disini saya juga meminta kepada seluruh negeri dan daerah untuk melakukan reformasi anggaran, APBN dan APBD harus dibelanjakan untuk kepentingan rakyat, dan perlu saya ingatkan kembali bahwa fleksibilitas sangat pentin," tutupnya. (Red)
