Baca Juga : Komando Distrik Militer 0426 Tuba Lakukan Pemaparan Terkait New Normal
Lampung Timur, Kompas Lampung.Com- Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Desa berkaitan penyaluran Dana Sosial bagi masyarakat dalam rangka penanggulan penyebaran atau yang di kenal dengan dampak dari Virus Corona (Covid-19).
Ternyata dalam pelaksanaan penyaluran dana tersebut justru menuai polemix di tengah-tengah Masyarakat, hal itu di sebabkan adanya sebuah Biokrasi yang masih penuh aroma akal-akalan.
Rumitnya aturan yang di terapkan oleh Pemerintah yang sehingga tumpang tindih kebijakan ternyata semua itu tidaklah semudah yang Pemerintah gembar gemborkan yang selama ini di jadikan pedoman bagi Masyarakat pada umumnya, terutama bagi Masyarakat dari Keluarga kurang mampu.dengan di gulirkannya bantuan mulai dari sembako hingga uang tunai, ternyata hal tersebut belum sampai sepenuhnya tepat sasaran. Mengingat yang terjadi saat ini masih banyak Keluarga kurang mampu yang sama sekali tidak menerima bantuan apa pun dari Pemerintah.
Sebagaimana yang di utarakan oleh Kades dan Sekdes Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang di ruang kerjanya, kamis 11/06/2020 di mana dalam keterangannya beliau bahwasannya, "semua pengajuan data bagi warga penerima sudah terselesaikan dari 107 Kepala Keluarga untuk penerima BLTD, akan tetapi semua itu mungkin akan berubah atau berkurang bila nantinya akan muncul nama penerima bantuan dari Depsos," ujar Tono (Sekdes) .
Namun lain halnya penyampaian Sukendar selaku Kades setempat, justru beliau akan melakukan revisi dari daftar bagi Warga penerima bantuan bilamana atau tidak layak, bahkan menurut Sukendar Kades setempat, "bilamana berbicara Dampak karena Virus, tentu saja hal itu tidak harus berbicara tentang keluarga miskin maupun keluaga mamapu, karena semua itu terkena dampak dari virus," ulasnya.
Dengan adanya ketrasfaran dalam penggunaan Anggaran tentu patut di duga, Biokrasi dalam beradminitrasi terdapat sebuah gelondongan data atau dari nama-nama bagi penerima bantuan yang bukan karena keadaan terkait ekonomi atau yang terkenal dengan keluarga miskin, melainkan hanya karena kedekatan emisional atau famili dari para Aparatur Desa pada umumnya, melihat fenomena yang terjadi di lapangan justru masih banyak Keluarga kurang mampu hanya jadi penonton dan pendengar saja serta gigit jari. (Bambang.S)
