Di Duga Bansos Menjadi Ladang Korupsi

Selasa, 15 Sep 2020 | 20:50:58 WIB, Dilihat 307 Kali

Oleh Redaksi Kompas Lampung

Share on Facebook Share on Twitter

Di Duga Bansos Menjadi Ladang Korupsi

Baca Juga : Penerima BPNT Batanghari Lamtim Diduga Lakukan Pemotongan Rp. 2000-7000


Lampung Timur, KompasLampung.Com - Carut marutnya sebuah sistem yang di timbulkan adanya sebuah kebijakan yang merunut dari suatu keputusan yang di kemas dalam sebuah Peraturan ternyata, semua itu belumlah sepenuhnya berdampak positif yang dapat di rasakan oleh Masyarakat bawah.

Sebagaimana pada saat seperti ini di mana perekonomian mulai gonjang ganjing yang diakibatkan munculnya sebuah penyakit yang mengerikan bahkan mematikan, dengan munculnya Covid-19 hingga sampai pada tahapan kedua dan di tengah-tengah berantakannya sebuah tatanan yang berimbas pada jeritan masyarakat yang di timbulkannya dari anjloknya harga komoditas pertanian, justru sebaliknya dengan adanya keadaan yang sulit seperti ini ternyata di jadikan momen dan kesempatan bagi para pelaku korupsi mulai dari tingkat Desa hingga ketingkat Pusat. Sehingga dapat di bilang di masa pandemi ini justru yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin akibat perbuatan dari segelintir manusia yang serakah, sehingga rakyat hanya di jadikan jalan sebagai alat untuk mengeruk keuntungan dengan tujuan memperkaya diri sendiri maupun kelompok.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Banarjoyo, Kecamatan Batang Hari, Kabupaten Lampung Timur. Hal ini sebagai contoh dalam skup kecil dimana dengan adanya Bantuan Sosial yang di kenal dengan sebutan BNT senilai Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), masih saja oknum dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) berani mengambil keuntungan dari warga tidak mampu sebagai penerima bantuan tersebut dengan memerintahkan kepada pengurus E Warung, untuk memungut biaya sebesar Rp.7000 (Tujuh Ribu Rupiah) kepada setiap Warga penerima bantuan non tunai yang kesemua dari besaran uang tersebut di gantikan dengan sembako seperti Beras, Kacang hijau, Kentang, Telor dan Buah Pir.

Saat di konfirmasi Suminto selaku TKSK ia mengatakan bahwasannya, "tugasnya hanya pendampingan dan pengawasan berkaitan jalannya atau penyaluran bantuan tersebut, dan di tambahkannya bahwasannya untuk di Kecamatan Batang Hari bagi penerima Bantuan sebanyak 4192 jiwa," ungkapnya.

Lain halnya yang di sampaikan oleh Erwin sebagai pengurus E Warung di ruang Camat setempat, 14 September 2020 dalam keterangannya, :benar adanya penarikan uang sebesar Rp.7000. dan uang tersebut di pergunakan untuk pembelian Buku atau kertas. Selain itu juga ia mengakui kalau semua itu atas petunjuk atau perintah dari Suminto, dan ia juga menambahkan bahwa ia menerima upah atau fee dari perusahaan suplaiyer PT. BAROKAH JAYA MAKMUR sebesar Rp.6000 setiap satu warga penerima bantuan, dan di akuinya pula kalau selama ini kartu ATM para peserta penerima dia yang membawanya dan diserahkan kepada pemiliknya baru hari, Minggu 13 September 2020," jawabnya.

Selanjutnya, hal tersebut justru menuai pertanyaan bagi warga penerima karena besaran uang tersebut dan dengan jenis barang yang di belanjakan tidaklah sesuai, sebagaimana hal tersebut di sampaikan oleh salah satu warga Desa setempat (Makmur) panggilan akrabnya, "bila di hitung dan berdasarkan harga pasar justru dari jenis barang itu paling tinggi harganya hanya Rp.170.000. Jadi bila bantuan tersebut sebesar Rp.200.000 lantas sisa dari uang tersebut kemana dan dikemanakan," kata Makmur.

Dalam hal ini Camat Batang Hari, Rohiman angkat bicara kalau yang namanya bantuan itu tidak boleh doble seperti yang sudah dapat PKH tidak boleh dapat bantuan yang lain, dan kalau hal itu terjadi berarti sudah menyalahi aturan ucap camat di kediamannya, Minggu (13 September 2020).

Selebihnya bila kalkulasi jumlah uang yang nguap dari hasil penditribusian barang tersebut dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 4192 x Rp 30.000 sisa uang belanja sebesar Rp 125.760.000 lantas bila di kalikan dalam kurun waktu 12 Bulan/ Tahun sebesar Rp. 1.509.120.000, angka yang cukup fantatis hanya untuk satu kecamatan.

Pertanyaannya, bila untuk satu Kecamatan saja nilai uangnya sudah mencapai milyaran terus apalagi satu Kabupaten seperti Kabupaten Lampung Timur yang terbagi menjadi 24 Kecamatan, tentu saja nilai rupiahnya sangat tidak sedikit. Terus uang tersebut dikemanakan dan siapa yang menerima serta di untungkan. Akankah semua ini hanya akan di jadikan buah bibir dengan membiarkan para pelaku kecurangan dan merampok uang Negara dengan dalih perdagangan dan mengatas namakan Rakyat miskin, ataukah pisau Hukum Negara ini sudah tak mempan lagi sehingga masih banyak para korupsi yang bergentayangan. (Bambang S)



Penerima BPNT Batanghari Lamtim Diduga Lakukan Pemotongan Rp. 2000-7000
  • Penerima BPNT Batanghari Lamtim Diduga Lakukan Pemotongan Rp. 2000-7000

    Rabu, | 21:19:26 | 313 Kali


  • Kades Bandar Negeri Labuhan Maringgai Utamakan Dana Desa Untuk Infrastruktur Pembangunan
  • Kades Bandar Negeri Labuhan Maringgai Utamakan Dana Desa Untuk Infrastruktur Pembangunan

    Minggu, | 19:01:32 | 52 Kali


  • TPK Desa Margototo Bantah Terima Fee Dari Perusahaan Siluman
  • TPK Desa Margototo Bantah Terima Fee Dari Perusahaan Siluman

    Jumat, | 09:13:12 | 275 Kali


  • Tanggapan Kasi PMD Kec Way Bungur, Terkait Pembangunan Drainase Desa Tambah Subur
  • Tanggapan Kasi PMD Kec Way Bungur, Terkait Pembangunan Drainase Desa Tambah Subur

    Selasa, | 16:42:01 | 201 Kali


  • Pembangunan Drainase Tidak Transparan Dan Diduga Tidak Sesuai RAB
  • Pembangunan Drainase Tidak Transparan Dan Diduga Tidak Sesuai RAB

    Sabtu, | 12:48:07 | 967 Kali