Baca Juga : Diterpa Isu Miring Pembangunan Gedung SMA N 1 Batanghari, Tenaga Ahli Angkat Bicara
Kota Metro, KompasLampung.Com - Ironis dan terkesan carut marut, Dewan Pendidikan Kota Metro Yahya Wilis menyikapi, polemik PPDB atas kebijakan Permendikbud serta Pemerintah yang membuat aturan zonasi serta keterangan domisili yang dinilai cacat prosedur.
Menurut Yahya, dunia pendidikan di Kota Metro bahkan di Indonesia saat ini binggung akibat kebijakan yang tidak tepat alias ngawur tersebut.
"Masalah sistem zonasi kini dihebohkan di masyarakat selagi pihak sekolah sesuai jalur kami dewan pendidikan tetap mendukung," kata Yahya, Senin (29/6/2020).
Terkait aturan Permendikbud No.44 pasal 14 poin 5 tentang syarat zonasi, SMA 1 METRO harus melihat posisi dan situasi.
"PPDB SMA memang wewenang Provinsi tapi harus melihat posisi bahwa kita punya kebijakan daerah, selain aturan Permen kita juga harus terpatok pada UU besar terkait kependudukan pada UU No. 24 tahun 2013, mengingat data kependudukan juga dilibatkan dalam PPDB," terangnya.
Lanjutnya, "untuk zonasi seharusnya pihak sekolah harus benar-benar memproritaskan warga asli tersebut yang memiliki dokumen sah, yaitu kartu keluarga, dan juga walau PPDB ini secara online, tidak semua orang tua dapat mengerti tentang itu, seharusnya lebih transparan dengan menempelkan nama siswa yang diterima di papan pengumuman".
Yahya juga menambahkan sangat menyayangkan dalam PPDB Kota Metro Dewan Pendidikan tidak diikutsertakan dan berharap PPDB tingkat SMP tidak carut marut seperti Tingkat SMA.
"Dengan Polemik ini untuk jenjang SMP harus dapat bisa lebih teliti dan bijak dalam penyelenggaraan pada 1 Juli mendatang, ditambah lagi aturan Perwali sudah dikeluarkan tentang larangan domisili dan mutlak PPDB tingkat SMP wajib menggunakan KK," tambahnya.
Dirinya juga berharap, PPDB tingkat SMP, panitia bisa menyiapkan tim khusus di sekolah masing-masing dalam pendaftaran, mengingat tidak semua orang tua murid mengerti dalam proses pendaftaran secara online.
"Untuk PPDB tingkat SMP, pihak panitia pelaksana harus lebih ekstra, karena di tingkat ini calon murid masih ada yang tidak begitu paham proses online begitu juga orang tua calon siswa, panitia harus bisa membantu melayani orang tua calon siswa yang datang ke sekolah untuk mendaftarkan anaknya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan," tutupnya. (Abid)
