Baca Juga : Data Manipulasi Domisili, Jarak Tempuh Korbankan Warga Prasejahtera Hingga Siswa Berprestasi
Kota Metro, KompasLampung.Com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro kembali melakukan hearing dengan pihak Inspektorat, guna menindak serta menuntaskan polemik surat domisili yang ramai menjadi buah bibir masyarakat, Rabu (1/7/2020).
Dalam hearing yang dilakukan anggota Komisi I DPRD dengan pihak Inspektorat untuk segera menyelesaikan persoalan domisili yang syarat akan kejanggalan hingga menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat.
"Kami ingin tahu sejauh mana investasi Inspektorat dalam menangani permasalahan domisili, ditambah lagi ada fakta nyata dipemberitaan media, warga prasejahtera yang dimana anaknya berprestasi karena menurutnya jaraknya masuk dalam zonasi harus gugur tertimpah surat domisili, padahal dia asli warga Yosodadi rumahnya dekat dengan SMA Negeri 1 Metro, hanya dengan di depan rumah sekolah itu nampak jelas, sangking dekatnya berarti," Kata Amrulloh
Dirinya juga menegaskan persoalan ini sudah tanggung jawab Pemkot Metro untuk masalah aturan Kependudukan.
"Saya juga terus membaca perkembangan lewat media, pihak sekolah melakukan pembelaan dengan melakukan verifikasi ke rumah yang berdomisili yang saya anggap sepihak, walau katanya melibatkan TNI/Polri apakah benar ada kesaksian media di lapangan, saya minta segera dan jangan sampai terulang kembali kedepannya," jelasnya.
Menanggapi pernyataan itu Jihad selaku kepala Inspektorat, belum bisa berbuat banyak, karena Disdukcapil tidak dilibatkan.
"Saya sudah bekerja dengan tim, sudah kami periksa memang terdapat data yang tidak sesuai, dan saya menegaskan kepada Sekda akan segera menuntaskan persoalan ini asal melibatkan Disdukcapil, karena persoalan ini terdapat syarat kepentingan," jelasnya.
Lanjutnya, "Semua berkas pelaporan sedang dalam penyusunan, dan perlu saya tegaskan persoalan ini dipicu orang-orang penting yang memang punya kepentingan, misalnya anak atau saudaranya ingin masuk di sekolah tersebut dan itulah caranya," papar Jihad.
Jihad juga menjelaskan berkas laporan ini sudah dalam penyusunan untuk diserahkan ke Walikota untuk menentukan sanksi apa yang akan diberikan.
"Berkas pelaporan sedang disusun untuk dilaporkan pimpinan, untuk keputusan sanksi apa akan kita sampaikan ke pimpinan dan yang pasti indikasi pelanggaran itu ada, sudah kita temukan, tinggal lihat nanti apa keputusannya," tutupnya. (Abid)
